Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menghibahkan lima kapal hasil tangkapan tindak pidana perikanan kebarisan nelayan. Beberapa kapalitusudahbertenagahukum tetapdan siap digunakan oleh barisanusaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan.
Ke-5 kapal yang hendakdiberikandiantaranya KM. SLFA 5323 (68 GT) di Dumai, Riau, KM. Blessing (69 GT) di Banda Aceh, KM. KHF 1355 (60 GT) di Belawan, dan KM. SLFA 3763 (45 GT) dan KM. PFKA 7541 (33 GT) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Ke-5 kapal yang diserahterimakan akandiberikan kebarisanusaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan,” tutur Direktur Jenderal Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, Sabtu (12/7/2025).
Diamenerangkanjika KKP sekarangmengaplikasikanperaturan tangkap-manfaat dalam tangani kapal hasil illegal fishing. Kapal yang pernahdengan statustanda buktitak lagidihilangkan atau ditenggelamkan, tetapidiarahkanuntukmendukung ekonomi nelayan.
“Beberapa kapalitutak lagidihilangkan atau ditenggelamkan, tetapidigunakanuntukkebutuhan ekonomi nelayan,” terangnya.
Menurut Pung, proses hibah kapal dilaksanakandenganselective dengan pertimbangkanpersiapan operasional dankeperluanrielyang menerima. Inibuatpastikan kapal betul-betuldipakaiuntukmemberikan dukungankeproduktifandan kesejahteraan nelayan.
“Pendayagunaan kapal rampasan dilaksanakandenganselectivesupayabetul-betuldapatdigunakanuntukkenaikan kesejahteraan yang menerima,” katanya.
Diamenambah, KKP terus akanmengawasidanmenilaipendayagunaan kapal yang dihibahkan, buatmenghambatpenyimpangan atau praktekjual-beli kapal hibah.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, awalnyamengatakanjika pemberian kapal hasil tangkapan ini mempunyai tujuantingkatkankeproduktifan nelayan langsung.
“Beberapa kapal yang diberikanjugaditegaskanpada keadaanpantasdipakai,” kata Menteri Trenggono. ***